¶ Tenur Formal

Tenur formal adalah sistem hak pemanfaatan air yang diatur melalui peraturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air, terdapat dua kategori izin: (1) persetujuan untuk penggunaan non-komersial, dan (2) izin untuk penggunaan komersial. Izin non-komersial mencakup penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan non-komersial lainnya. Izin komersial diberikan untuk kegiatan usaha yang memanfaatkan air sebagai bahan baku. Tiga jenis izin utama adalah SIPA (izin pengambilan air umum), SIPAT (izin pengambilan air tanah), dan SIPMA (izin pengambilan mata air). Meskipun sistem ini dirancang untuk mengatur pemanfaatan air secara tertib, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan termasuk inkonsistensi regulasi dan lemahnya penegakan hukum.

¶ Dasar Hukum

Tenur formal diatur dalam:

• UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air (Pasal 45 dan 50)
• PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
• Peraturan daerah terkait pengelolaan sumber daya air

¶ Jenis Izin

¶ Izin Non-Komersial (Persetujuan)

• Penggunaan air yang mengubah kondisi alami sumber air
• Penggunaan untuk kelompok yang memerlukan volume besar
• Maksimum 60 liter/orang/hari (air permukaan) atau 25 m³/bulan/KK (air tanah)

¶ Izin Komersial

• Untuk kegiatan usaha yang menggunakan air sebagai bahan baku
• Produk akhir adalah air minum untuk kebutuhan pokok
• Hanya dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, atau BUMDes

¶ Lihat Juga

• environmental-flow
• customary-tenure
• de-minimis-rights
• pdam

---

Sumber: Al'Afghani, M.M. (2022). Water Tenure in Indonesia, bagian "Modern" permit-based formal water rights Catatan kaki: UU 17/2019 Pasal 45-50; PP 122/2015